“Hilangnya oposisi menjadi pertanda bahwa rezim Prabowo akan berjalan tanpa ada mekanisme Examine and balances. Itu berbahaya,” ujarnya.

“It is because the regular of your point out’s losses needs to be authentic and definite by measuring the standardization course of action and examining the suitable conventional. Thus, we are not able to finish These that aren't but stipulated in the regulation or in almost any current regulations,” he remarked.

Lebih dari itu, kata Mietzner, rezim pemerintah yang berkuasa membutuhkan partai politik untuk melindunginya dari ancaman di luar parlemen.

“Semakin gemuk sebuah kabinet bisa berimplikasi pada klientelisme yang menguat. Partai pasti akan mengakses sumber daya negara untuk memelihara konstituen mereka demi meningkatkan suara pada pemilu berikutnya,” ujar Mada.

Mada berkata, perwakilan partai politik yang duduk di pemerintahan berpotensi besar memusatkan sumber daya negara untuk kepentingan kelompoknya. Situasi seperti ini, kata Mada, dikenal sebagai fenomena klientelisme.

Impacts of spouse and children entities on environmental disclosure: Inspecting the mediating part of earnings administration and board independence

Sebanyak ten daftar nama capim KPK telah masuk ke meja Presiden Jokowi. Selanjutnya nama-nama tersebut akan menjalani fit and suitable tes di DPR, nantinya akan ada five nama yang dipilih.

Nama-nama yang lolos itu sudah diserahkan ke Presiden Jokowi untuk nantinya dikirim ke DPR guna menjalani tes akhir fit and proper examination. DPR nantinya memilih five orang untuk menjadi Pimpinan KPK.

“Siapa lagi yang akan mengawasi pemerintah? Apakah pemerintah akan efektif kalau yang mengawasi mereka adalah orang-orang Prabowo sendiri?

Keterangan gambar, Koalisi besar dicemaskan menihilkan mekanisme pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Foto ini memperlihatkan ratusan pekerja media massa yang menentang rencana pemerintahan Jokowi mengesahkan RUU Penyiaran yang kontroversial.

"Karena kalau dilihat dari debat paslon kemarin kan, sudah kelihatan jelas mana yang punya method yang jelas programnya terhadap anak-anak muda," tambahnya.

During his tenure, he also initiated the audit from the preparedness of Indonesian Authorities’s implementation from the SDGs.

Whilst given that the Board Member II, he undertook the state check here money management and accountability, specifically in the field of economy and nationwide enhancement organizing.

paling singkat telah two (dua) tahun meninggalkan jabatan sebagai pejabat di lingkungan pengelola keuangan negara; dan

As IDI’s Board prepares for its Assembly on 25 March 2021, we requested Dr. Pranomo a number of questions about governance and what this means to be a brand new member of the Board.